Jakarta (9/2/2025) – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari, DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyoroti peran strategis media dalam pembangunan nasional. Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi serta membantu masyarakat memahami kebijakan publik dan dinamika sosial.
“Sejak era perjuangan hingga pascareformasi, media menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kehidupan mereka,” ujar Chriswanto.
DPP LDII juga menyatakan dukungannya terhadap kebebasan pers yang berperan dalam mengoreksi kebijakan pemerintah serta menyuarakan aspirasi publik. Hal ini selaras dengan tema Hari Pers Nasional 2025, yaitu “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa.” Menurut Chriswanto, ketahanan pangan merupakan isu strategis yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, termasuk peran media dalam mengawal implementasi kebijakan pangan nasional.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, LDII memasukkan ketahanan pangan dalam 8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa. Organisasi ini meyakini bahwa dengan partisipasi aktif media, berbagai tantangan di sektor pangan dapat diatasi. “Dengan adanya pemberitaan yang masif, pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif,” tambahnya.
Lebih lanjut, LDII berharap pers tetap berpihak pada prinsip pemerintahan yang bersih dan kesejahteraan rakyat. Media diharapkan dapat mengawal transparansi publik terkait permasalahan pangan, seperti kelangkaan pupuk, kekurangan bibit tanaman pangan, serta perlunya inovasi pertanian untuk meningkatkan produksi nasional.
Ketua DPP LDII, Rulli Kuswahyudi, turut menekankan bahwa pers memiliki peran vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Pers harus terus meningkatkan peranannya dalam memberitakan pencapaian pembangunan dengan tetap menjaga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus menjadi saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat. “Namun, dalam menjalankan tugasnya, pers harus tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, mengedepankan prinsip cover both sides, serta melakukan verifikasi informasi untuk menghindari pengadilan oleh media massa,” lanjutnya.
Rulli juga menyoroti tantangan global yang dihadapi Indonesia, seperti perubahan iklim dan berkurangnya lahan pertanian yang berdampak pada ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, ia menilai tema Hari Pers Nasional tahun ini sangat relevan dengan program pemerintah, khususnya dalam proyek food estate untuk mendukung kemandirian pangan.
“Pers memiliki peran krusial dalam mengawal proyek ini dengan memberikan masukan, kritik konstruktif, serta melaporkan hambatan yang muncul di lapangan. Harapannya, keterlibatan pers dapat membantu menyukseskan program pembangunan nasional,” pungkas Rulli.
