BOGOR – KETUA Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Propinsi. Jawa Barat, Drs. Bahrudin, MM  baru saja melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bogor periode 2017-2022 di Aula SMP GENERUS MANDIRI, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/5/2017). Turut hadir dalam pelantikan tersebut  Prof. Dr. Abdullah Syam, M.Sc (Ketum DPP LDII),  Drs. Bahrudin, MM (Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Barat), H. Umar Hamzah (Wanhat LDII Kab. Bogor), Para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang  dan Pimpinan Anak Cabang LDII Se-Kabupaten Bogor, para muballigh dan segenap tamu undangan. Dalam pelantikan tersebut, Drs. Bambang Wahyudi, MM, tiga wakilnya yaitu H. Waluyo Sutrisno, Aris Munandar, S.Pd, H Mahfudin, S.Pd.I, semua pengurus harian dan di bantu oleh bagian-bagian pengurus, secara resmi dilantik sebagai pengurus DPD LDII Kabupaten Bogor periode 2017-2022.

Ketua DPW LDII Propinsi Jawa Barat, Drs. Bahrudin, MM dalam sambutannya memperkenalkan struktur kepengurusan LDII Kab. Bogor. “Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah ormas yang sah secara hukum. Kepengurusannya mulai dari tingkat pusat, di daerah seluruh provinsi, kota/kabupaten, kelurahan/desa. Saat ini kita lantik  kepengurusan ditingkat kabupaten,  khususnya Kab. Bogor, Beliau juga berpesan kepada pengurus yang baru dilantik untuk melaksanakan program kerja lima tahun kedepan yang sudah ditentukan, sesuai visi dan misi yang dituangkan dalam MUNAS LDII di Jakarta beberapa waktu  yang lalu, bisa menjadi ormas Islam yang profesional religius,” jelasnya.

Dalam sambutanya, Ketua Umum DPP LDII, Prof. Dr. Ir. Abdullah Syam, M.Sc, memberikan ucapan selamat kepada pengurus DPD LDII Kab. Bogor yang baru agar bisa menjadi jalan untuk kelancaran proses kegiatan keagamaan bagi warga LDII di Kabupaten Bogor pada khusunya dan umumnya untuk umat islam di seluruh indonesia. Beliau juga berpesan bahwa kita sebagai ormas islam yang cinta damai, mengedepankan kerukunan sesama dan antar umat beragama, saling menghormati antar sesama dan supaya mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku di NKRI,” Ujarnya.